Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjelaskan pilkada tidak mesti mahal. Ia mengkritik fakta yang dipakai partai-partai Konsolidasi Merah Putih supaya pemilihan kepala daerah dikerjakan otomatis atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD). Caleg kota bekasi bisa menjadi salah satu pilihannya. Arya mengemukakan pengakuan ini menjadi penolakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD, selesai hadir rapat pengaturan mengagumkan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Semua Indonesia (Apkasi) serta Asosiasi Pemerintah Kota Semua Indonesia (Apeksi) di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis, 11 September 2014. Arya bercerita pengalamannya saat dipilih menjadi wali kota Bogor dari Partai Amanat Nasional. Banyak yang menasihatinya jika ingin ikuti penentuan wali kota, jadi ia mesti keluarkan uang sampai Rp 20 miliar. "Waktu lalu mencatat, biaya yang saya mengeluarkan tidaklah sampai setengahnya, (cuma habiskan) seputar lima miliar rupiah," katanya. (Baca: Besar: Pemilihan kepala daerah oleh DPRD Irit Rp 40 Triliun) "Jadi jika katakan pemilihan kepala daerah langsung itu mahal, itu bergantung dari strateginya. Dari pertama saya menyiapkan diri. Saya bermalam di dalam rumah masyarakat dua tahun sebelum pemilihan kepala daerah, 2-3 hari satu minggu. Lelah memang, tetapi murah," katanya. "Tetapi jika ingin nyalon, baru 3 bulan awal mulanya kampanye, itu yang membuat mahal." Menurut doktor pengetahuan politik dari Australia National University ini langkah yang dikerjakannya ini ialah untuk mendekatkan diri pada rakyat, tidur di dalam rumah masyarakat, serta berhubungan langsung dengan rakyat. Menurut Arya, beberapa cara ini lebih efisien dalam kampanye, serta bisa mengirit cost. (Baca: Gerindra Pertanyakan Survey Pemilihan kepala daerah Langsung) Arya yang disebut kader Partai Amanat Nasional serta jadi Wali Kota Bogor untuk periode 2014-2019 ini pula menjelaskan ia siap dikasihkan sangsi oleh partai atas sikapnya ini. "Ya insya Allah tidak sampai dipecatlah. Sebab saya turut membangun partai ini," tuturnya. Arya mengharap ada proses dialog internal partai lebih dulu, baik tentang pandangannya yang berlainan dengan pendirian PAN yang memberi dukungan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, ataupun bila ada sangsi yang dikasihkan. (Baca: Pemerintah Tidak Akan Tarik RUU Pemilihan kepala daerah) Supportnya untuk menampik pemilihan kepala daerah lewat DPRD ini sebab ingin memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk berperan serta dalam politik. "Sebab yang kita perlukan tidak cuma di pimpin atau diambil. Kita kita perlu rakyat untuk mengawal kita. Pemilih saya itu saya ingat supaya saya bisa menyelesaikan janji-janji saya dengan mereka. Jika tidak dekat serta tidak ingat dengan masyarakat, serta cukup dengan elite, saya cemas amanah itu tidak tertunaikan," kata Arya.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorHi, My name is Haley Gerald, You can call me haley. Archives
February 2019
Categories |